Menjejaki Kiprah Sang Menteri di Tengah Moralitas Zaman yang Semakin Tergerus

Pada pagi 5 September 2024 di pelataran Masjid Istiqlal, dunia menyaksikan sebuah momen yang akan lama dikenang. Imam Besar Masjid Istiqlal membungkukkan tubuh lalu mengecup lembut kening Paus Fransiskus yang duduk di kursi roda. Sang Paus membalas dengan mencium tangan sang imam beberapa kali. Media internasional mengabadikan peristiwa itu sebagai simbol persaudaraan ruhaniah yang melampaui sekat agama, ras, dan warna kulit; menempatkan cinta serta kemanusiaan sebagai jalan melawan kekerasan dan penindasan dunia.

Romo Franz Magnis-Suseno bahkan berpidato dalam sebuah acara, “Foto monumental Imam besar istiqlal dan Paus fransiskus, saya kirim ke grup WhatsApp kerabat saya di Jerman, ke seluruh kerabat dan kolega saya, dan dengan bangga saya mengatakan bahwa inilah wujud toleransi, moderasi, dan wajah persaudaraan sesungguhnya yang ada di Indonesia. Dunia perlu tau, dan dunia harus belajar dari Indonesia”.

Di balik momen itu, berdiri Anregurutta Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, yang hampir dua tahun berselang kini memimpin Kementerian Agama RI. Pada zaman ketika moralitas publik tergerus oleh arus media sosial, berita bohong, fitnah, simplifikasi, dan misinterpretasi, saya kira kita perlu menelisik kiprah beliau lebih dahulu sebelum tergesa-gesa menjadi bagian dari kebisingan itu. Nasaruddin Umar adalah teks panjang yang perlu dibaca perlahan, bukan dipindai sepintas.

Akar yang Tertanam Dalam: Geneologi Keilmuan Timur dan Barat

Bila pohon ilmu mempunyai akar, maka Nasaruddin Umar adalah akar yang tumbuh dalam tradisi pesantren dengan disiplin ilmu agama klasik yang ketat. Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang, salah satu pesantren tertua di kawasan timur Indonesia, pada masanya menjadi pintu peradaban ilmu agama. Dari sana lahir ulama dan masyaikh yang bukan hanya mahsyur di tanah air, tetapi juga disegani di Timur Tengah. Para santri dibekali fondasi ilmu yang utuh, berbeda dengan kecenderungan hari ini yang lebih gemar menelan potongan ceramah digital tanpa kesungguhan memeriksa dan memverifikasi kebenarannya. Hampir satu dasawarsa, sejak Madrasah Ibtidaiyah hingga Pendidikan Guru Agama 1976, ia menghafal Al-Qur’an, mengaji kitab kuning di malam-malam sunyi, dan tumbuh dalam tradisi yang oleh para gurutta disebut “adek mappadek” yaitu adab sebelum ilmu.

Akar yang kuat itu kemudian menjulur ke dunia akademik global. Ia menjadi visiting student di Universitas McGill, Kanada (1993–1994), Universitas Leiden, Belanda (1994–1995), dan Universitas Sorbonne, Paris (1995). Ia juga menjadi scholar di Sophia University Tokyo (2001), SOAS University of London (2001–2002), hingga Georgetown University Washington DC (2003–2004). Ia menyempurnakan riset doktoralnya di Al-Azhar Mesir, mendatangi sumber ilmu untuk verifikasi langsung. Dalam budaya informasi instan hari ini, ia dapat dipahami sebagai cosmopolitan ulama menurut Geertz, yang memadukan turats klasik dengan epistemologi modern, serta bagian dari arus Civil Islam yang inklusif menurut Hefner.

Niat Tulus, Visi, dan Kita yang Sering Kali Keliru dalam Memahami

Gagasan Nasaruddin Umar selalu tampak asing pada pandangan pertama, tetapi seringkali dunia berpihak dan membenarkannya. Sekurang-kurangnya, ada 4 visi besar yang terus menerus digaungkan oleh beliau semenjak menjadi Menteri Agama: 1) Moderasi dan Kerukunan Ummat Beragama, 2) Kurikulum Berbasis Cinta, 3) Ekotelogi, 4) Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Namun, sebelum meniti lebih jauh, saya ingin mengambil contoh terdahulu, bagaimana gagasan beliau memperjuangkan keadilan gender di Indonesia tidak semulus dan semudah membalikkan telapak tangan.

Tiga dekade silam, ketika menulis disertasi tentang perspektif gender dalam Al-Qur’an, gagasan Nasaruddin Umar dicemooh sebagai bid’ah modernis. Ia dituding menyimpang, tetapi tetap menulis, berdialog, dan menjaga kerendahan hati. Hari ini, ketika perempuan Indonesia dapat memimpin lembaga, menjadi rektor, mengendarai motor sendiri, bahkan diakui sebagai ulama, sesungguhnya kita sedang menikmati buah dari pohon yang ditanam orang-orang seperti Nasaruddin Umar puluhan tahun lalu. Wadud (1999) menyebut pendekatan ini sebagai gender-sensitive hermeneutics: tafsir yang membaca teks suci dengan kepekaan sosial-historis. Sementara Mernissi (1991) mengingatkan bagaimana tafsir patriarkal kerap ditampilkan seolah-olah sebagai suara Tuhan. Nasaruddin Umar termasuk salah satu pelopor pendekatan ini di Asia Tenggara. Ironisnya, banyak hal yang dulu dicemooh kini justru perlahan menjadi konsensus yang diterima diam-diam.

Ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat dan bersamanya problematika global ikut bergeser secara signifikan. Salah satu isu paling krusial adalah perubahan iklim. Laporan IPCC Sixth Assessment Report (2021–2023) mencatat kenaikan suhu global telah mencapai sekitar 1,1°C dibanding era pra-industri, dengan risiko tinggi melampaui 1,5°C dalam waktu dekat jika emisi tidak ditekan. Di sisi lain, Nicholas Stern (Stern Review, 2006) menegaskan bahwa dampak perubahan iklim dapat menurunkan PDB global hingga 5–20% per tahun, sementara biaya mitigasi hanya sekitar 1% PDB, sehingga ketidakbertindakan merupakan risiko ekonomi yang sangat besar.

Namun, dalam perspektif Nasaruddin Umar, persoalan ini tidak cukup dibaca melalui kebijakan dan ekonomi semata. Ada dimensi yang lebih fundamental, yaitu cara manusia memaknai alam. Melalui gagasan ekoteologi, alam dipahami bukan sekadar objek eksploitasi, tetapi memiliki dimensi kesakralan yang wajib dijaga. Dalam kerangka ini, agama tidak berhenti pada ritual, tetapi menjadi kekuatan transformatif yang mengubah cara hidup manusia, termasuk relasinya dengan alam.

Melalui Asta Protas Kementerian Agama, ekoteologi mulai diarusutamakan sebagai bagian dari kebijakan kelembagaan, sehingga kesadaran ekologis ditempatkan sebagai bagian dari spiritualitas publik. Meskipun saat ini sebagian masyarakat masih apatis, perubahan paradigma semacam ini kerap bekerja secara jangka panjang. Tidak tertutup kemungkinan, dalam 10–20 tahun ke depan, kesadaran ekologis justru menjadi arus utama dalam praktik keberagamaan.

Isu yang paling hangat adalah kehadiran LPDU (Lembaga Pemberdayaan Dana Umat). Ketika beliau menyampaikan bahwa potensi dana umat yang merupakan akumulasi Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) mencapai sekitar 1.200 triliun, sebagian kecil publik langsung berspekulasi, berasumsi, bahkan menghardik dan mencemooh. Seolah-olah Menteri Agama hendak memajaki atau merampas kekayaan masyarakat. Narasi itu kemudian berkembang liar, bahkan dipelintir dengan mengaitkannya pada program MBG (Makan Bergizi Gratis) atau isu penambalan defisit keuangan negara, seakan-akan tanpa memahami bahwa instrumen ekonomi Islam bekerja pada koridor dan tujuan yang sangat jelas. Dan bagi seorang Menteri Agama sangat jelas nawa citanya adalah “Mengentaskan Kemiskinan Struktural” yang tidak pernah bisa kita selesaikan.

Pernyataan tersebut justru semestinya dibaca sebagai pemantik kesadaran beragama, bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang sangat potensial dan terstruktur. Tujuannya bukan sekadar membicarakan angka, tetapi menumbuhkan kebanggaan bahwa ekonomi keumatan memiliki fondasi yang kuat dalam struktur demografi mayoritas muslim. Bagi saya, “who cares about the magnitude”, siapa yang terlalu sibuk memperdebatkan besaran angka. Yang lebih penting adalah kesadaran bahwa arah ekonomi berbasis umat memiliki prospek yang positif. Jauh sebelum angka itu disebutkan, Nasaruddin Umar dalam berbagai forum telah menegaskan bahwa yang utama adalah pembenahan tata kelola kelembagaan: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi, sebagai prasyarat mutlak sebelum berbicara pada optimalisasi potensi.

Dengan potensi sebesar itu, rasanya tidak ada yang keliru jika pemerintah turut serta dalam mengorkestrasi, memfasilitasi, dan mengelola dana berbasis keumatan. Gagasan ini berangkat dari kegelisahan beliau terhadap sejumlah persoalan di OPZ, termasuk kasus ACT yang mencederai wajah filantropi Islam. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya mekanisme pencegahan dan pengawasan yang sistematis, tidak seperti sinergi antara OJK dan BI yang bekerja secara terstruktur dalam mencegah sekaligus menangani penyalahgunaan di sektor keuangan formal.

Di negara demokratis, atensi, dan suara mayoritas memang kerap diasumsikan sebagai representasi kebenaran. Namun ketika informasi keliru menyebar di masyarakat, tidak adil jika publik semata yang dijadikan kambing hitam. Pada titik ini, problem tidak hanya berada pada ruang publik, tetapi juga pada kualitas ekosistem komunikasi kebijakan itu sendiri.

Yang perlu dikritisi secara serius adalah lemahnya kapasitas komunikasi digital kelembagaan di lingkungan Kementerian Agama. Inkonsistensi penyampaian, klarifikasi yang berulang, hingga misinterpretasi publik menunjukkan adanya kegagalan manajerial yang tidak bisa dianggap sepele. Karena itu, harus ada pihak yang secara tegas bertanggung jawab atas hal tersebut di dalam tubuh kementerian. Tanpa itu, distorsi akan terus berulang, dan setiap gagasan strategis akan terus tenggelam dalam salah tafsir yang sebenarnya bisa dicegah.

Penutup: Membaca dengan Jernih, Bukan dengan Kebisingan

Pada akhirnya, di tengah moralitas yang tergerus oleh zaman, kita mungkin tidak terlalu kekurangan tokoh. Kekurangan kita adalah pembaca yang sabar, yang bersedia menahan diri sebelum informasi ditelaah dengan baik, yang membaca pidato dua jam alih-alih sepuluh detik, yang mau memahami konteks alih-alih menelan judul dan potongan video mentah-mentah.

Membaca Nasaruddin Umar adalah membaca pertanyaan tentang diri kita sendiri: apakah kita masih mampu membaca dengan jernih, atau kita hanya membaca kebisingan? Apakah kita masih mengizinkan tokoh-tokoh tumbuh di republik ini, atau kita memilih merobohkan setiap pohon beringin yang akarnya tidak kita pahami?

Sang Menteri akan terus berjalan. Sejarah pula yang akan menulis bab-bab selanjutnya. Tugas kita lebih sederhana, namun lebih sulit: Belajar membaca.

Andi Dzulfahmi Imran Hamzah (Direktur Program NUO)

Editor: Lukman Hakim